ORDE LAMA
Latar Belakang Orde
Lama
adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di
Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka
waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan
sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan system ekonomi liberal, Indonesia menggunakan
sistem pemerintahan parlementer . Presiden Soekarno di gulingkan waktu
Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Berakhirnya Orde lama
Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan
maka berakhirlah orde lama. kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai
memegang kendali. Pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde
barukonsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan
demokrasimenitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunannasional.untuk
mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan system
keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah
sisiyang menonjol.yaitu;
1. Adanya konsep difungsi
ABRI
2. Pengutamaan golongan karya
3. Manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
4. Diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga lembaga
pendidikan pejabat
5.kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan
melalui konsep masca mengembang (flating mass)
6. Karal kehidupan pers
Konsep diafungsi ABRI pada masa itu secara inplisit
sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat. Mayjen
A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan
bahwa peran tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka
melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep
seperti inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam KEWAJIBAN JIKALAU
MILITER BERPARTISIPASI DI BIDANG POLITIK PENERAPAN ,konjungsi ini menurut
pennafsiran militer dan penguasa orde barumemperoleh landasan yuridi
konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945yang menegaskan majelis
permusyawaratan rakyat.
ORDE BARU
Latar Belakang Orde
Baru
adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di
Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas
penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Orde Baru berlangsung dari
tahun 1968 hingga1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di
negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga
semakin melebar.
Masa Jabatan Suharto
Pada 1968,MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden
Soeharto melakukan pergerakan untuk kensenjangan antara rakyat kaya danmiskin
dalam berbagai
bidang dan peningkatan antara lain :
Politik dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam
negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu
kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi
anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa
Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggotaPBB kembali pada
tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama
kalinya. Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama
atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering disebut lustrasi-
dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia.
Sanksi criminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk
mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan
digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik
melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan
untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET
(ekstapol). Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan
utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang
didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR
dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih
dari kalangan militer,khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini
mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD
juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor
kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan
daerah.Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar
Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo.
Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa
tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak
lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar ,TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan
kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat
kestabilan politik yang tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar